Website Resmi Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli

DEKLARASI ANTI KORUPSI TOKOH ADAT DAN DINAS DESA SEKARDADI

MEJURAG TIPAT SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGUATAN NILAI ANTI KORUPSI

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KEPADA UNIT PELAYANAN MASYARAKAT PEMERINTAH DESA SEKARDADI

PERDES NO. 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDES NO. 5 TAHUN 2024 TENTANG APBDes TAHUN ANGGARAN 2025

SK NO. 35 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DESA SEKARDADI

SK NO. 17 TAHUN 2024 TENTANG SOP MEKANISME TUGAS DAN FUNGSI KINERJA PRANGKAT DESA DAN STAF DESA SEKARDADI

PERDES NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SEKARDADI

PERDES NO. 5 TAHUN 2024 TENTANG APBDes TAHUN ANGGARAN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) SEKARDADI TAHUN 2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA SEKARDADI TAHUN 2019 - 2025

Perpustakaan Desa

Desa Membangun Indonesia

23 Juni 2018 873 Kali

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklahmudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya.Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyatabelum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio terus meningkat sudahdi atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakinlebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merahbagi kelompok usaha ...

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

23 Juni 2018 843 Kali

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Penganggaran Pembangunan secara Partisipatif

23 Juni 2018 895 Kali

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan ...

Rancang Bangun dan Pengelolaan BUMDesa

23 Juni 2018 931 Kali

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dan untuk memberikan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Salah satu sumber PADes yang dapat diusahakan oleh pemerintah desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik ...

Regulasi Baru Desa Baru

23 Juni 2018 851 Kali

Arah dan jalan perubahan menuju desa baru sudah digariskan oleh UU Desa. Redistribusi uang negara (dari APBN dan APBD) kepada desa, yang menjadi hak desa, merupakan isu yang hangat dan politis, menyertai hiruk pikuk pemerintaha baru di bawah pimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Namun UU Desa bukan sekadar uang. Mulai dari misi, tujuan, asas, kedudukan, kewenangan, alokasi dana, tata pemerintahan hingga pembangunan desa, menunjukkan rangkaian perubahan desa yang dihadirkan oleh UU Desa. Namun perubahan tidak berhenti pada undang-undang meskipun ...

Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan

23 Juni 2018 982 Kali

Jaringan sosial (social network) di pedesaan menjadi salah satu modal sosial (social capital) yang menjadi penopang keberadaan masyarakat pedesaan. Jaringan sosial ini terbangun melalui hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan yang bersifat formal maupun informal. Setiap warga dari suatu masyarakat di pedesaan dipastikan secara alamiah akan melakukan hubungan-hubungan sosial yang kongkrit hingga terbentuk suatu kelompok sosial, baik berdasarkan ikatan atas dasar kepentingan ekonomi, politik maupun budaya/kepercayaan. Baca selengkapnya ...

Ketahanan Masyarakat Desa

23 Juni 2018 855 Kali

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau—menyitir Rosyidi Ranggawidjaya— merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia mulai dari pedesaan. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih ...

Badan Usaha Milik Desa

23 Juni 2018 913 Kali

UU No. 6/20014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan Jokowi-JK, dimana Desa diposisikan sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dalam NAWACITA, khususnya Nawa Cita ke-tiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai Desa yang maju, ...

Perencanaan Pembangunan Desa

23 Juni 2018 829 Kali

Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik. Baca selengkapnya ...

Desa Mandiri Desa Membangun

23 Juni 2018 953 Kali

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain daripada itu, UU Desa ini mengangkat hak dan kedaualatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah ...

Halaman 1 dari 2

MASUK

ADMIN LAYANAN MANDIRI

Statistik

Sinergi Program

Pemerintah Desa

Media Sosial

Menu Kategori

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda

Galeri

Statistik Pengunjung

Hari ini	:	688
Kemarin	:	545
Total Pengunjung	:	547,695
Sistem Operasi	:	Unknown Platform
IP Address	:	18.97.9.172
Browser	:	Tidak ditemukan

Peta Wilayah Desa

Buka Peta

20 September 2019 \| 2.303 Kali
Tradisi Unik Memenjor Di Desa Sekardadi
02 Juni 2018 \| 1.588 Kali
Meninggalkan Desa Lama Memulai Desa Baru
11 Desember 2021 \| 1.527 Kali
LOMBA CERDAS CERMAT PKK WAWASAN KEBANGSAAN DESA SEKARDADI, KINTAMANI, BANGLI TAHUN 2021
16 Januari 2020 \| 1.465 Kali
TRADISI MECARU DI DESA SEKARDADI YANG LEBIH DI KENAL DENGAN TRADISI MEJURAG TIPAT
22 Oktober 2020 \| 1.419 Kali
MUSRENBANGDES PENETAPAN RKPDES TAHUN 2021 DESA SEKARDADI
17 Mei 2022 \| 1.372 Kali
KEGIATAN POSYANDU BALITA BANJAR PULE, DESA SEKARDADI
09 Maret 2020 \| 1.203 Kali
MUSDES PEMBAHASAN VISI MISI PERBEKEL UNTUK PENYUSUNAN RPJMDES 2020

16 Juni 2023 \| 617 Kali
KEGIATAN POSYANDU LANSIA DESA SEKARDADI, KINTAMANI, BANGLI
23 Juni 2018 \| 953 Kali
Desa Mandiri Desa Membangun
09 Maret 2022 \| 719 Kali
REALISASI BLT DD TAHAP III (TIGA) DESA SEKARDADI
06 Maret 2024 \| 610 Kali
PEMASANGAN BALIHO APBDES 2024, REALISASI APBDES 2023, APBDES DDS 2024 DAN REALISASI APBDES DDS 2023
09 Juni 2025 \| 751 Kali
POSYANDU BALITA DAN RAPAT RUTIN PKK BANJAR DINAS SEKARDADI BULAN JUNI 2025
14 Desember 2024 \| 560 Kali
POSYANDU BALITA DAN RAPAT RUTIN PKK BANJAR DINAS PULE, BULAN DESEMBER TAHUN 2024
22 Mei 2025 \| 719 Kali
SERAH TERIMA JABATAN DAN PELANTIKAN KEPALA KEWILAYAHAN BR. DINAS TINGA

Perpustakaan Desa

Desa Membangun Indonesia

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penganggaran Pembangunan secara Partisipatif

Rancang Bangun dan Pengelolaan BUMDesa

Regulasi Baru Desa Baru

Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan

Ketahanan Masyarakat Desa

Badan Usaha Milik Desa

Perencanaan Pembangunan Desa

Desa Mandiri Desa Membangun